AHY menegaskan infrastruktur adalah kunci lompatan pariwisata dan ekraf NTT. Simak rencana strategis proyek Jalan Lintas Utara Flores (Lintura) yang pangkas waktu tempuh di Labuan Bajo, destinasi super prioritas.
Perkembangan pembangunan di kawasan Indonesia Timur kembali menjadi sorotan setelah rangkaian kunjungan tiga menteri kabinet yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Kunjungan tersebut menegaskan kembali bahwa infrastruktur memegang peranan strategis dalam mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (ekraf), terutama di destinasi unggulan seperti Labuan Bajo yang terus berkembang menjadi ikon wisata kelas dunia.
Artikel ini merangkum secara mendalam berbagai agenda, capaian, hingga arah kebijakan yang disampaikan AHY selama kunjungan kerja tersebut, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana pembangunan infrastruktur dapat menjadi motor penggerak pariwisata dan ekonomi masyarakat NTT.
Labuan Bajo: Destinasi Wisata Premium yang Bergantung pada Konektivitas
Dalam kunjungannya, AHY menegaskan bahwa Labuan Bajo bukan hanya destinasi wisata populer, tetapi telah berkembang menjadi destinasi kelas dunia. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan infrastruktur yang menopang aksesibilitas dan kenyamanan wisatawan terus ditingkatkan.
Menurut AHY, pembangunan bandara, pelabuhan, jalan lintas, serta fasilitas publik yang memadai akan membawa dampak langsung terhadap pertumbuhan kunjungan wisatawan. Hal ini akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi ekonomi masyarakat di Manggarai Barat dan wilayah NTT lainnya.
“Dengan perbaikan infrastruktur, tren wisata Labuan Bajo akan terus naik. Dampaknya sangat besar bagi ekonomi Manggarai Barat dan NTT secara luas,” tegas AHY.
Labuan Bajo menjadi titik akhir rangkaian kunjungan tiga menteri, setelah sebelumnya mereka meninjau pembangunan di Atambua, Timor Tengah Utara (TTU), dan Rote. Kehadiran Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dalam rombongan memperkuat fokus pembangunan lintas sektor.
Setibanya di Bandara Internasional Komodo, ketiga menteri disambut Wakil Gubernur NTT Johanis Asadoma, Plt Direktur Utama BPOLBF Dwi Marhen Yono, serta jajaran daerah. Salah satu fokus utama AHY adalah peninjauan fasilitas bandara dan progres pembangunan jalan strategis, terutama ruas Jalan Lintas Utara Flores atau Lintura yang banyak dibicarakan dalam diskursus pembangunan NTT.
Jalan Lintas Utara Flores (Lintura): Proyek Strategis yang Bisa Memangkas Waktu Tempuh 50%
Salah satu temuan penting AHY dalam kunjungan lapangan adalah kondisi Jalan Lintas Utara Flores, yang menjadi jalur vital penghubung antarwilayah di Pulau Flores. Pembangunan ruas ini dinilai mampu meningkatkan konektivitas dan mempercepat mobilitas masyarakat.
Menurut AHY, Lintura adalah infrastruktur yang memiliki dampak ekonomi langsung, terutama dalam distribusi logistik, mobilitas masyarakat, serta pengembangan area wisata di Flores bagian utara.
Ia menegaskan, ruas ini dapat memangkas waktu perjalanan dari Labuan Bajo menuju Kedindi Reo secara signifikan.
“Jalan Lintas Utara Flores akan memangkas waktu tempuh hingga separuhnya, dari 6–7 jam menjadi 3–4 jam saja,” kata AHY.
Dari total panjang 141 km, masih terdapat 88 km yang belum beraspal. Desain teknis telah disiapkan, dengan rencana masuk dalam alokasi anggaran tahun 2026–2027. Pemerintah juga menargetkan pelebaran jalan hingga 6 meter untuk mendukung arus logistik dan sektor jasa transportasi.
Pembangunan Lintura disebut bukan hanya mempercepat perjalanan, tetapi membuka potensi wisata baru di Flores bagian utara—yang selama ini kurang terjangkau karena keterbatasan akses.
BPOLBF Tegaskan Dukungan Penuh untuk Penguatan Infrastruktur Pariwisata
Dalam kesempatan yang sama, BPOLBF (Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores) menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah. Plt Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono, menyambut baik perhatian AHY terhadap pengembangan fasilitas penunjang pariwisata.
Menurutnya, kunjungan tiga menteri memberikan “energi baru” dalam mempercepat pengembangan kawasan super prioritas Labuan Bajo.
“BPOLBF siap berkolaborasi untuk mempercepat pembangunan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Penguatan infrastruktur bukan hanya soal jalan dan bandara, tetapi juga mencakup tatanan ruang, layanan transportasi, serta ekosistem ekonomi kreatif yang bisa membuka peluang usaha baru.
Konektivitas dan Aksesibilitas sebagai Pendorong Ekonomi Kreatif NTT
Selain peningkatan destinasi wisata, AHY menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memiliki pengaruh besar terhadap pengembangan ekonomi kreatif. Dengan perbaikan jaringan jalan, pelaku ekraf diberi kemudahan dalam mendistribusikan produk, menjangkau pasar baru, hingga meningkatkan kapasitas produksi.
Peningkatan kunjungan wisata juga otomatis memperbesar permintaan terhadap produk kreatif lokal, seperti:
- kerajinan tangan khas Manggarai Barat
- tenun NTT
- makanan khas Flores
- seni pertunjukan tradisional
- industri fotografi dan videografi wisata
Pemanfaatan momentum pariwisata menjadi peluang besar bagi masyarakat lokal untuk naik kelas, terutama bagi generasi muda NTT yang banyak bergerak di sektor ekonomi kreatif.
Penataan Tata Ruang dan Lingkungan Menjadi Prioritas
Selain pembangunan fisik, AHY juga menyoroti pentingnya penataan ruang yang terencana dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan sebagai respon terhadap laporan pemerintah daerah terkait pelanggaran tata ruang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
“Tata ruang harus menjadi panglima. Jika pembangunan tidak berbasis tata ruang, maka dampaknya bisa kacau dan menciptakan masalah baru seperti bencana dan kerusakan ekosistem,” tegasnya.
Penegasan ini menjadi pengingat bahwa pengembangan pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi super prioritas harus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan, terutama mengingat kawasan ini berada di wilayah konservasi habitat komodo dan ekosistem laut yang sensitif.
Penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk Warga Transmigran Ponu: Menunggu 25 Tahun
Selain meninjau infrastruktur, AHY juga menyerahkan SHM kepada warga transmigran di Ponu, Timor Tengah Utara (TTU). Banyak dari mereka telah menetap sejak tahun 2000 dan baru menerima kepastian hukum atas tanah mereka setelah 25 tahun menunggu.
AHY menyebut pemberian SHM ini sangat penting untuk mengangkat nilai ekonomi lahan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat.
“Sertifikat ini bukan hanya legalitas, tetapi jaminan masa depan bagi keluarga transmigran,” ujarnya.
Penyerahan SHM sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah dengan akses terbatas seperti NTT.
Temuan Riset: Infrastruktur Masih Jadi Tantangan Utama
Hasil penelitian dari tim Ekspedisi Patriot yang disampaikan kepada AHY mengungkap bahwa:
- masih banyak jalan yang rusak atau belum tersambung
- keterbatasan air bersih menjadi persoalan serius
- fasilitas irigasi belum memadai untuk sektor pertanian
- akses transportasi menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi
AHY menegaskan bahwa semua laporan lapangan ini akan diteruskan ke kementerian terkait untuk ditindaklanjuti secara kolaboratif.
“Kita harus memastikan bahwa aspirasi masyarakat diterjemahkan ke dalam program konkret,” ucapnya.
Transformasi NTT Menuju Pusat Pertumbuhan Baru Indonesia Timur
Secara keseluruhan, seluruh agenda AHY dan dua menteri lainnya di NTT menekankan satu pesan utama: pembangunan infrastruktur merupakan pondasi kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Dengan proyek-proyek strategis seperti Lintas Utara Flores, perbaikan bandara, dan penataan ruang terpadu, NTT memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di kawasan timur Indonesia. Investasi pariwisata, peningkatan ekraf, dan pemerataan pembangunan daerah menjadi pilar penting yang terus diperkuat.
Infrastruktur Adalah Katalis Kemajuan Pariwisata dan Ekraf Labuan Bajo
Kunjungan tiga menteri ke Labuan Bajo dan wilayah NTT lainnya mempertegas arah kebijakan pemerintah bahwa:
- peningkatan kualitas infrastruktur adalah kunci utama pengembangan pariwisata berkelanjutan
- pembangunan konektivitas seperti Lintura akan berdampak besar bagi ekonomi daerah
- masyarakat lokal harus menjadi penerima manfaat utama pembangunan
- ekosistem ekraf akan semakin berkembang dengan naiknya jumlah kunjungan wisata
- tata ruang dan keberlanjutan lingkungan tidak boleh diabaikan
Dengan berbagai agenda pembangunan yang sedang berjalan, Labuan Bajo dan NTT memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pariwisata dan ekonomi kreatif yang kompetitif, bukan hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional.
Sumber : http://timesindonesia.co.id, http://www.kompas.com, tirto.id
